MANADO,KARABAS.ID – Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terus memantau aktifitas Migran Indonesia di luar negeri.
Berdasar data di sistem BP2MI, tercatat ada 3,7 juta PMI yang tersebar di 150-an negara.
Data ini menurut Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, berbeda dari catatan World Bank (Bank Dunia), ada sedikitnya 9 juta Pekerja Migran asal Indonesia.
Terkait perbedaan data ini, Brani bilang ada ‘gap’ sangat besar 5 jutaan pekerja yang tidak tercatat di BP2MI.
Menurutnya, pekerja migran itu berangkat secara ilegal alias tak tercatat di BP2MI.
Para pekerja migran yang tak tercatat itu berisiko menimbulkan persoalan.
“Jika mereka tidak tercatat by name by adress, negara penempatannya di mana, sektor pekerjaannya apa. Otomatis mereka berada di luar radar pengawasan negara,” ungkap Benny Rhamdani usai rapat BP2MI bersama Satgas Pemberantasan Sindikat Ilegal Migran Indonesia, Rabu (7/10/2020).
Lanjut Benny Rhamdani, mereka yang berangkatnya ilegal, konsekuensinya bisa saja negara tak memberi perlindungan ketika terjadi masalah.
“Biasanya, negara biasanya hadir ketika mereka kena masalah dan melapor ke KBRI. Negara baru mengadvokasi, bagaim memberikan perlindungan, pendampingan hukum dan memulangkannya ke Indonesia,” ucap mantan Senator RI ini di Hotel Quality Manado.
Informasi yang dihimpun, ada Jutaan PMI tersebar di 150-an negara dengan penempatan terbesar di Malaysia lalu diikuti negara-negara Timur Tengah, Taiwan, Hong Kong dan Tiongkok.
Disisi lain, BP2MI masih terus melakukan fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di tengah pandemi Covid-19.
Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengatakan, hingga pekan ini sudah 162 ribu PMI yang dipulangkan ke Tanah Air.
“Termasuk di dalamnya 318 jenazah PMI kita pulangkan. Jika ada yang sakit, dirawat di RS,” kata Brani, sapaannya.
Pemulangan ribuan PMI itu difasilitasi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). BP2MI sendiri mengurusi PMI sejak tiba di debarkasi (bandara atau pelabuhan) diurusi BP2MI ke tempat asal. (RoKa)
