BPK RI Sorot Dana BOS, Aset dan Proyek di Sulut

  • Whatsapp
Anggota IV BPK RI Dr Isma Yatun saat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada Gubernur Sulut.

MANADO,KARABAS.ID – Meski telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap LKPD Sulut tahun 2020, BPK RI tetap memberikan catatan penting kepada Pemprov Sulut untuk segera ditindaklanjuti.

Sebagaimana dikatakan Anggota IV BPK RI Dr Isma Yatun dalam konfrensi pers pasca pengumuman hasil pemeriksaan, Senin (3/5/2021), BPK meminta Pemprov Sulut segera menindaklanjuti 3 hal.

“Kami mengapresiasi raihan opini tersebut, walaupun masih ada beberapa catatan yang harus segera ditindaklanjuti Pemprov Sulut. Pertama, mengenai laporan atas BOS yang harus direkonsiliasi,” tegas Isma Yatun.

Kedua, lanjut dia, penatausahaan aset yang masih harus ditindaklanjuti.

“Ketiga, adalah kejadian yang selalu berulang setiap tahunnya seperti kekurangan volume pada proyek yang dilakukan Pemprov Sulut,” beber Isma Yatun.

Atas hal-hal tersebut, Isma Yatun menambahkan, BPK RI masih memberikan catatan di buku 2.

“Selain itu, tahun ini kami juga memeriksa kinerja dalam laporan keuangan untuk melihat sebagaimana Pemprov Sulut tidak hanya mengejar opini WTP saja tetapi bagaimana manfaat program pemerintah menyentuh dan berdampak pada masyarakat Sulut terutama di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini,” katanya.

Dan dalam pemeriksaan itu, yakni pemberdayaan masyarakat dalam bentuk padat karya pembangunan infrastruktur jalan.

“Hanya saja, pemeriksaan ini, BPK memberikan penilaian kurang efektif. Karena kami meminta dan merekomendasikan untuk memberikan suatu rekomendasi dalam pekerjaan tersebut,” tuturnya.

Dirinyapun berharap, raihan yang diperoleh bisa dipertahankan.

“Serta yang menjadi catatan bisa segera ditindaklanjuti,” tutupnya.

Diketahui sebelumnya, Pemerintahan OD-SK mewujudkan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Propinsi Tahun 2020 yang diumumkan langsung oleh Anggota IV BPK RI Isma Yatun ke Gubernur Olly di rapat Paripurna DPRD Sulut di Kantor DPRD Sulut di Kairagi Manado, Senin (03/05/2021).

Fantastis! Kalimat ini layak diberikan pada capaian OD-SK kali ini.

Mengingat ini pemberian opini WTP ke 7 dari BPK-RI di era OD-SK yang memasuki dua periode kepemimpinan.

Terlebih seperti yang diimpikan Gubernur Olly dapat mewujudkan ‘WTP Plus’ atau mendapat catatan sedikit dari lembaga yang berkompeten memeriksa pengelolaan keuangan pemerintahan tersebut. (*/tim kp)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.