MANADO,KARABAS.ID – Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Sulawesi dan Maluku Dr. Mini Farida, S.T., M.Si membuka secara resmi Sosialisasi, Pendampingan Pengisian Indeks Respon Kualitas Lingkungan Hidup (IRKLH) Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan di Manado pada hari ini, Rabu 9 Oktober 2024.
Didahului dengan pantun, Dr. Mini Farida, S.T., M.Si turut memberi apresiasi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Arfan Basuki, SH, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Danzo Ayhuan beserta jajaran yang telah memfasilitasi kegiatan penting tersebut.
“Terima kasih kami ucapkan atas kesediaan Bapak Ibu hadir untuk memenuhi undangan ini. Tujuan dari pertemuan ini adalah melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengisian indeks respon kualitas lingkungan hidup tahun 2024,” ucap wanita bergelar Doktor ini.
Menurutnya, Indeks Respon Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IRKLHD) merupakan salah satu instrumen yang dibuat oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menilai upaya pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai respon terhadap nilai IKLH.
“IRKLHD mulai dikembangkan sejak tahun 2022, yang terdiri dari lima program, antara lain Program Langit Biru, Program Kali Bersih, Program Pantai Lestari, Program Gambut Lestari, dan Program Indonesia Hijau,” jelasnya.
Diketahui, data terakhir tanggal 07 Oktober 2024, dari 15 Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, hanya 5 yang telah melakukan penginputan data Indeks respon.
“Jadi masih tercatat 10 Kabupaten yang belum melakukan pengisian data bahkan sama sekali belum pernah mengakses kedalam aplikasi. Perlu kami informasikan bahwa selain seluruh isian data dalam aplikasi harus lengkap, diperlukan juga adanya kesesuaian data yang diinput sehingga nilai Indeks respon yang diperoleh dapat meningkat dibanding tahun sebelumnya,” tegasnya sembari menambahkan berdasarkan hasil pertemuan yang telah dilakukan dengan beberapa pemerintah daerah, ditemukan permasalahan yang terkait pengisian indeks respon, antara lain kesulitan memperoleh data dari lintas OPD yang akan digunakan sebagai inputan lampiran dalam Indeks respon.
“Kendala penggunaan aplikasi IKLH, dimana operator masih baru karena adanya mutasi ke tempat lain, sehingga perlu peningkatan SDM operator tersebut atau kurangnya pemahaman SDM Operator dalam pengisian Indeks Respon,” tukasnya didampingi Kepala Bidang Fasilitasi PPE P3E SuMa, Suwardi,S.TP,M.Si.
Menyikapi permasalahan tersebut, lanjut Dr. Mini Farida, S.T., M.Si, disimpulkan bahwa perlunya Peran Kapala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota agar dapat mengkoordinasikan keseluruh OPD terkait pemenuhan kebutuhan data dimaksud.
“Perlu adanya pendampingan pengisian indeks respon kualitas lingkungan hidup dan rencana aksi dalam rangka meningkatkan nilai IKLH masing-masing daerah yang telah ditetapkan. Selain itu kami juga mengharapkan dukungan dari UPT KLHK khususnya dalam penetapan lokus kegiatan yang dapat berimplikasi terhadap peningkatan nilai IKLH,” ujarnya dengan harapan Pendampingan oleh tim P3E, seluruh isian data Indeks Respon bisa lengkap 100%.
Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Utara, Marten Sumampouw, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Sitaro, Handry Kautung beserta perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota lainnya di Sulawesi Utara. (*/RoKa)
