Mendagri Diminta Jangan Buat Kebijakan yang Memicu Konflik Berdarah
PAPUA,KARABAS.ID – Situasi di Kabupaten Memberamo Tengah masih memanas, menyusul belum adanya status jelas berkaitan dengan posisi bupati Recky Ham Pagawak (RHP) yang ditengarai dikriminalisasi hingga adanya penunjukan wakil bupati sebagai pelaksana Tugas oleh Mendagri Tito Karnavian.
Unsur Forum Anti Kriminalisasi Pejabat Papua (FAKPP) Alexander G. Gobai dalam siaran persnya kepada sejumlah media, mengemukakan agar semua pihak tetap tenang, skaligus mengajak agar semua unsur di Memberamo Tengah menjadi keamanan dan kenyamanan di tanah leluhur kita Papua.
Sebab, persoalan RHP adalah masalah kita bersama dalam penyelesaiannya. RHP tegas Gobai, tetap masih bupati di Mamberamo Tengah.
“Tidak boleh ada intervensi apalagi ada niat-niat ingin menjatuhkan RHP dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, baik elit politik dan pihak lainnya,” tegas Gobai kepada wartawan, Sabtu (23/07/2022).
RHP lanjut Gobai, masih tetap Bupati, untuk itu dimintakan Elit Politik dan Mendagri tidak boleh melakukan hal-hal yang memicuh terjadinya Konflik berdarah di tengah persoalan Kemanusian yang masih sedang terjadi di tanah Papua.
Tanah Papua menurutnya masih ada persoalan yang lebih serius untuk dituntaskan bersama-sama, antara lain masalah kemanusiaan.
“Jangan membuat masalah politik hingga mengorbankan rakyat kecil. Kita sama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan untuk kabupaten Mamberamo Tengah,” ingatnya lagi.
Mengingat RHP adalah Tokoh dan aset Papua, mari kita jaga bersama dan jangan membuat persoalan dengan cara menjatuhkan Bupati dengan tindakan yang tidak bermartabat.
“Sekali lagi mari kita jaga kebersamaan yang sudah terbangun baik antara Pejabat Mamberamo Tengah dan masyarakat Papua di tanah yang kita cintai ini,” tutupnya. (*/RoKa)
