SENTANI,KARABAS.ID – Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang diperkirakan akan berakhir pada tahun 2021 itu, kini menjadi perbincangan hangat bagi warga net, terlebih khususnya masyarakat maupun Pemerintahan yang ada di Provinsi Papua.
Dampak dari hal ini, melahirkan pro dan kontra sehingga persoalan Otsus ini mendapat tanggapan serius dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Papua Bangkit.
Mereka menilai bahwa membahas Otsus hanya membuang waktu dan energi untuk hal-hal yang sebenarnya tidak Urgen.
“Untuk itu saya harap masyarakat jangan ikut campur, membahas hal yang hanya membuang waktu dan energi kita terbuang sia-sia. Sehingga biarkanlah Otsus itu dibahas oleh kelompok Akademisi, kelompok Pemerhati, kelompok Kajian, dan kelompok-kelompok yang berkaitan,” ucap Ketua LSM Papua Bangkit, Hengki Yokhu di Sentani.
Hengki mengatakan, masyarakat Papua harus perlu ketahui bahwa yang menjadi subtansi persoalan di Papua, itu bukan soal Otsus.
Tetapi subtansinya itu bagaimana Papua mengejar ketertinggalan dalam hal ini membangun jati dirinyaagar bisa menyamai daerah-daerah maju yang lain.
“Saya pikir hal ini harus kita pahami baik, supaya kita jangan terlalu banyak membuang waktu dan energi kita untuk hal-hal yang tidak penting. Oleh sebab itu saya harap lebih baik kita memikirkan hal-hal yang bisa membangkitkan Sumber Daya Manusia yang unggul. Karena Papua ini merupakan saerah yang kaya akan alam dan adat-istiadat, bahkan kita tahu bahwa Papua dijuluki sebagai surga kecil yang jatuh ke bumi. Sehingga marilah kita belajar untuk bisa lebih mandiri dengan apa yang kami punya, tanpa harus mengharapkan seauatu yang bukan sepenuhnya milik kita,” harap Hengki.
Menurutnya, untuk membangkitkan SDM yang unggul agar bisa mandiri tentunya harus ada dukungan yang baik dari pihak Pemerintah Daerah, Tokoh Adat, dan TNI/Polri yang ada Provinsi Papua supaya masyarakat bisa mandiri dalam berbagai sektor.
“Saya pikir untuk membangkitkan SDM pemerintah harus bisa memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan sumber daya alamnya. Agar kami bisa mandiri dengan apa yang kami miliki, tanpa harus mengharapkan hal yang hanya melahirkan pro dan kontra antara sesama kita orang Papua,” paparnya.
Dirinya berharap, apa yang telah dimaksudkannya itu bisa diterima dan dipahami baik oleh masyarakat dan Pemerintah Papua. (TiKa)
