Masyarakat dan Mahasiswa Puncak Jaya Demo Kantor Kejati Papua

  • Whatsapp

JAYAPURA,KARABAS.ID – Wekis Mili Wonda selaku Ketua Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Pembangunan Puncak Jaya yang didampingi Sekretaris Mesatus Wonda,SE bersama masyarakat dan mahasiswa Puncak Jaya mendatangi dan mendesak Kejaksaan Tinggi Papua dan melakukan aksi demonstrasi.

Ratusan massa yang mengatasnamakan Masyarakat dan Mahasiswa tersebut, mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua untuk meminta penghentian penyelidikan dugaan Penggelapan dana oleh Kepala Kampung di Puncak Jaya.

Wekis Wonda Mily selaku Ketua Masyarakat dan Mahasiswa peduli pembangunan di Kabupaten Puncak Jaya mengatakan, selama ini pengelolaan keuangan terbaik adalah di kabupaten Puncak Jaya dengan mendapatakan predikat Wajar Tampa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sehingga masyarakat dan Mahasiswa pengawal pembangunan di Puncak Jaya mengklarifikasi bahwa dugaan-dugaan dari oknum-oknum yang bermain sama sekali tidak benar.

“Saat ini masyarakat puncak Jaya 27 distrik mereka melakukan aktifitas seperti biasa tapi oknum yang sedang bermain melapor ini adalah orang yang betah tinggal di Jayapura, oleh karena itu kami datang disini tidak boleh lagi ungkit-ungkit masalah puncak jaya lagi, masalah puncak Jaya sudah aman,” ungkap wekis saat jumpa pers bersama wartawan di Kantor Kejati Papua Senin, (18/01/2021).

Kedatangan semua komponen Mahasiswa dan Masyarakat Puncak Jaya ke Kejati Papua untuk mendesak agar laporan dugaan penyalahgunaan anggaran dana Desa tersebut segera dihentikan karena sama sekali tidak benar. Jika Kejaksaan Negeri ngotot untuk memaksakan penyelidikan kasus tersebut maka pihaknya akan menurunkan masa yang lebih besar untuk mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Papua.

“Hari ini kami datang terakhir jadi berhenti pengusutan penyelidikan karena kemarin tim Penyidik naik ke puncak Jaya kami cek Info bukan penyidik Kejati , tapi Supir yang naik baru pemeriksaan malam-malam yang ditunjuk data lima distrik, Gurage, Irimuli, Mulia ,Tinggi Nambut dan Muara tapi cuma 7 orang yang diperiksa,” katanya .

Menurut Wekis kasus tersebut ada permainan dari oknum-oknum tertentu, sehingga pihaknya menegaskan tidak ada lagi pertumpahan darah di wilayah Puncak Jaya.

Misatus Wonda ,SE selaku sekretaris Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Pembangunan Kabupaten Puncak Jaya menambahkan terkait laporan penggelapan dana yang dilaporkan oleh oknum-oknum tertentu ,sehingga jika ada 302 kampung di kabupaten Puncak Jaya yang disinyalir maka seharusnya diperiksa semua , tetapi mengapa hanya beberapa kampung yang diperiksa, sehingga hal tersebut menjadi pertanyaan bagi masyarakat di Kabupaten tersebut.

“Kalau memang 302 kampung di periksa semua tidak masalah, tapi kenapa hanya beberapa kampung saja. Mereka diperiksa pada malam hari di Polres difasilitasi oleh kapolres, akhirnya masyarakat demo Kapolres,” imbuhnya.

Lanjut Misatus dari kejadian tersebut sebagian besar kepala Kampung di Puncak Jaya menolak Kejati Papua untuk melajutkan proses penyelidikan tersebut sehingga mereka mendesak agar kasus ini segera dihentikan.

Sementara Alexander Plt. Asintel kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua mengapresiasi aspirasi yang disampaikan oleh Masyarakat dan Mahasiswa Puncak Jaya , karena ini merupakan bentuk kontrol terhadap aparat penegak Hukum di Kejati Papua dalam melaksanakan tugas dan kewenangan di tanah Papua.

“Yakinlah dan percaya bahwa kita akan bekerja secara profesional untuk kebaikan tanah papua kami tidak akan kanan dan kiri,” pungkasnya. (*/JeKa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *