BITUNG,KARABAS.ID – Wali Kota Bitung Maurits Mantiri, kembali mewarning Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung jangan terlibat Politik. “Jika ketahuan, kami akan laporkan ke bawaslu atau pihak kepolisisan. Apalagi ada yang memerintahkan untuk memasang baliho,” tegas Maurits Mantiri ketika pimpin Apel Kerja di Tribun lapangan kantor Walikota Bitung, Senin (3/7/2023).
Dalam Apel Kerja itu, dihadiri para Asissten, kepala perangkat daerah dan PNS di lingkungan Pemkot Bitung. Menurut Maurits, PNS sebaiknya kerja sesuai dengan ketentuan pemerintah menyelesaikan program-program yang ada.
Lanjut Maurits, seluruh PNS pemkot Bitung tanpa terkecuali, tidak ada pilih kasih, harus benar benar kerja sesuai dengan ketentuan. Jika kelala perangkat daerah (KPD) tidak mampu menegakkan PNS atau THL yang tidak bekerja sesuai ketentuan, makan KPD tersebut yang akan di tegakan.
“Pejabat esalon 2 harus repot, kalau tidak repot jangan jadi eselon 2, untuk itu kalau ada THL yang tidak kerja atau tepatpun terlambat langsung di berikan skors,” tegasnya lagi. Pressure maupun penegasan yang terus disampaikan Walikota Bitung, menyangkut dengan waktu kepemimpinan bersama Wakil Walikota Hengky Honandar SE waktunya pendek. Kepemimpinan Maurits dan Hengky di Kota Bitung, tak sampai lima tahun.
Duet pimpinan yang kerap disingkat MMHH harus tancap gas menyelesaikan visi, misi dan program selama dua tahun lebih, pasca dilantik Rabu (31/3/2021).
“Untuk itu kita harus kerja malendong, tetapi kerja ini belum sampai ke level tingkat bawah karena level tingkat atas belum benar benar memahami apa yang namanya kerja malendong. Jangan hormati Maurits dan Henky tapi hormatilah tugas yang diberi dan dikerjakan,” kata dia.
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan SDM Kota Bitung Forsman Dandel menambahkan Lanjut Maurits, PNS harus mampu provokasi program pemerintah ke masyarakat, dan kerjakan program itu dengan tulus, kerjakan dengan tuntas. Karena itu adalah tanggung jawab, pemerintah ke masyarakat.
“Penyampaian tentang PNS jangan berpolitik, terus dan tak hentinya disampaikan pak Wali. Karena sudah ada contoh di daerah lain PNS yang berpolitik sanksinya di pecat,” tambah Forsman Dandel. (*/RoKa)
