Menkumham Akui AHY, Tolak Demokrat Versi Moeldoko

  • Whatsapp

JAKARTA,KARABAS.ID — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara resmi menolak Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) dengan Ketua Umum-nya Moeldoko.

Penolakan hasil KLB Partai Demokrat tersebut disampaikan langsung oleh Menkumham Yasonna Laoly dalam konferensi pers daring yang didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Rabu (31/3/2021) siang.

Menyambut itu, Ketua DPD Demokrat Sulut Mor Bastiaan didampingi Sekretaris DPD Billy Lombok kepada BeritaManado.com mengatakan pihaknya mengucap syukur dengan keputusan tersebut.

“Puji Syukur kepada Tuhan bahwa proses ini sangat menyita perhatian bukan hanya bagi Partai Demokrat tapi Demokrasi Indonesia secara keseluruhan,” ujar Mor Bastiaan.

Kemudian, Wakil Wali Kota Manado ni juga berterima kasih kepada Ketua Umum dan jajaran DPP yang sudah menunjukkan dedikasinya serta kerja kerasnya.

“Serta kepada Kemenkopolhukam dan Kemenkumham yang sudah mengambil keputusan jelas dan tegas,” kata Bastiaan.

Menurutnya, bagi Partai Demokrat Sulut, kejadian Deli Serdang mengajarkan soal makna perjuangan bersama, persahabatan dan proses mengenal kawan dan lawan.

“Saat ini, Partai Demokrat bisa kembali fokus pada koalisi bersama rakyat, dimana program pemerintah kita dukung dan bila ada program yang butuh dicermati, diberikan masukan bahkan kritikan maka akan Partai Demokrat suarakan. Khusus sulut, sinergitas , pembangunan prioritas pemerintah pusat patut didukung,” tegasnya.

Dikatakan Bastiaan, atas hasil tersebut, Ketum akan mengadakan program keliling nusantara.

“Sulut akan mengadakan persiapan itu dengan konsolidasi khususnya daerah yang sempat terdampak. Dan bagi kader yang sempat terpengaruh, Ketum masih membuka pintu maaf. Kemudian, DPD Partai Demokrat sudah mengeluarkan maklumat partai dimana penggunaan atribut kepartaian harus sesuai ketentuan perundang-undangan, dimana semua itu terdaftar di Kemenkumham, menjadi hak kekayaan intelektual dibawah kepengurusan Kongres ke-V yang diakui dan sah,” tutupnya. (*/RoKa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.