SENTANI,KARABAS.ID – Aksi demo yang dilakukan Forum Peduli Kemanusiaan, yang berlangsung di pintu masuk Kantor Bupati Jayapura, pada dini hari, Rabu (18/8) itu, dibubarkan oleh pihak kepolisian karena tidak memiliki ijin.
“Jadi, kami bubarkan itu karena mereka tidak memiliki ijin dari kami. Namun walaupun memang tidak ada ijin tetapi, kami memberikan sedikit ruang untuk menyampaikan aspirasi mereka pada kesempatan tersebut,” ucap Kapolres Jayapura, AKBP Fredrikus Maclarimboen, S.IK saat dikonfirmasi wartawan melalui via selulernya di Sentani, Rabu (18/8) siang.
Katanya, selain tidak memiliki ijin, pihaknya membubarkan massa tersebut dengan alasan PPKM Level 4 yang saat ini telah diterapkan Pemerintah, yang tujuannya itu untuk memberantas Covid-19 di Kabupaten Jayapura.
“Kita di Kabupaten Jayapura ini kan telah ditetapkan PPKM Level 4 oleh Pemerintah, sehingga kami bubarkan mereka. Jadi perlu diketahui bahwa mereka ini kami bubarkan karena dua alasan ini, yakni tidak memiliki ijin, dan PPKM Level 4,” ujar Kapolres Jayapura, AKBP Fredrikus Maclarimboen, S.IK
Sementara itu, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw saat dikonfirmasi wartawan di sela-sela kesibukannya mengatakan, beberapa waktu lalu Forum Peduli Kemanusiaan telah meminta waktu untuk bertemu dengan dirinya di salah satu rumah adat, dan Mathiu telah memenuhi permintaan forum tersebut. Namun forum tersebut tidak memenuhi janji, sehingga Mathius mengambil langkah untuk bertemu dengan komponen adat untuk mengatasi hal serupa.
“Saya kan sudah memenuhi permintaan mereka untuk bertemu, tapi pada waktu itu mereka tidak tepati janji. Sehingga saya mengadakan pertemuan dengan komponen adat untuk mengatasi hal serupa, yakni salah satunya penuntutan hak tanah di Stadion Lukas Enembe, dan aksi yang terjadi saat ini,” ujar Mathius.
Katanya, pertemuan yang dilakukan pihaknya dengan komponen adat itu bertujuan untuk mengatasi persoalan yang saat ini lagi terjadi, yang mana menurutnya mengganggu persiapan pihaknya jelang PON, tetapi juga tanggung jawab besar lainnya yang ia fokuskan.
“Hal-hal seperti ini menurut saya hanya mengganggu agenda-agenda besar yang saat ini saya fokuskan, yakni tanggung jawab saya sebagai Ketua Umum Sub PB PON Klaster Kabupaten Jayapura, Ketua Kualisi Lukmen Jilid ll, Ketua DPW Nasdem Papua, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Ondofolo Kampung Babrongko, Ramses Wali mengatakan, saat ini Kabupaten Jayapura maupun Provinsi Papua sedang mempersiapkan diri untuk menyambut Agenda Nasional ini, yakni PON. Sehingga menurutnya masyarakat ada harus turut serta didalamnya, tetapi yang terjadi saat ini diluar dari harapan, sehingga Ramses mengaku kecewa atas tindakan aksi demo yang dilakukan masyarakat adat tersebut.
“Aksi-aksi seperti ini tentunya sangat mengganggu Pemerintah yang saat ini lagi mempersiapkan diri untuk menyambut PON. Untuk itu saya harap kepada seluruh masyarakat adat untuk jangan lagi melakukan aksi-aksi seperti ini, karena akan bertentangan dengan program-program Pemerintah yang saat lagi difokuskan,” paparnya.
Dirinya berharap, Jangan lakukan aksi demo lagi. Melainkan persoalan ini bisa diselesaikan secara baik, yakni dibicarakan dengan kepala dingin di rumah adat. Agar persoalan ini dapat terselesaikan dengan baik. (*/TiKa)
