JAYAPURA, KARABAS.ID – Bertempat di Ruang Kerja Bupati Jayapura Matius Awoitauw, S.E, M.Si, Jumat (3/4/2020), digelar Telekonferensi bersama Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo, terkait penanganan Corona Virus Disease (Covid) 19.
Kegiatan Telekonferensi meliputi wilayah Bali, NTT,NTB, Papua dan Papua Barat itu, berjalan baik yang dihadiri jajaran pemerintah Kabupaten Jayapura.
Dalam pertemuan jarak jauh lewat internet tersebut Plt. Sekjen Kemendgari Hadi Prabowo mengatakan Pemerintah Daerah diharapkan bisa mengoptimalkan alokasi belanja tidak terduga sesuai Permendagri nomor 20 tahun 2020 tentang optimalisasi dari belanja tidak terduga.
Artinya, daerah dalam peran Covid diharapkan bisa melakukan segala bentuk aktualisasi kegiatan atau penjadwalan ulang kegiatan dan semua dikumpulkan di dalam jenis belanja tidak terduga, apabila ternyata belanja tidak terduga yang selama ini dialokasikan di dalam APBD yang belum mencukupi.
Khusus untuk Bupati Jayapura, Sekjen Kemendagri berpesan agar kebutuhan Pemerintah Daerah bisa dikordinasikan dengan gugus tugas di Kemendagri dan waktu komunikasinya bisa dimulai sejak Jumat (3/4/2020).
“Kami diminta unutk mengkoordinasikan baik mengenai kebutuhan anggaran, konsultasi, kemudian juga bagaimana membantu pengadaan karena kita di daerah ini dengan adanya pembatasan pembatasan transportasi, itu juga akan menimbulkan kesulitan sehingga dukungan dukungan untuk percepatan ini bagaimana antar gugus tugas daerah dan pusat bisa bekerjasama untuk percepatan itu,” ucap Bupati Jayapura.
Penanganan ini lanjutnya dari segi pelaksanannya dan kebutuhannya bisa dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Kebutuhan itu diajukan OPD terkait, kemudian bagian keuangan ini disentralkan digugus tugas oleh BPBD, dan BPBD akan dibantu oleh inspektorat dan BPKP didampingi untuk mendukung proses kelancaran, sehingga dari pusat sentral administrasi keuangan akan mengirim ke OPD yang mengajukan itu. Setelah digunakan juga dipertanggungjawabkan oleh OPD yang bersangkutan baru disampaikan ke bagian adminsitrasi di gugus tugas,” tegas Bupati sembari menambahkan penanganan ini bukan lagi penanganan bencana biasa, penanganan ini ketua gugus tugasnya itu langsung Kepala Daerah (Bupati Jayapura).
“Provinsi oleh Gubernur, Kabupaten Kota oleh Bupati dan Walikota. Itu berarti mekanisme pemerintah ini akan bergerak untuk membantu gugus tugas supaya percepatan ini dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat dipercepat komunikasinya,” urai Bupati Matius.
Hal yang lain mengenai kebutuhan tim yang bekerja baik dibidang medis, tenaga kesehatan maupun pengaman sosial dan masalah ekonomi yang terganggu dengan adanya pembatasan pembatasan kehilangan lapangan pekerjaan, tim ekonomi ini juga harus kompak dan menyisir data orang yang berdampak dan dukungan apa yang harus dilakukan. Tim ini harus melekat pada OPD yang bersangkutan.
Kemudian mengenai bantuan bantuan sosial dan lain-lain itu bisa di bagian keuangan dan tim gugus tugas bisa melihat data-data organisasi masyarakat sampai pada level kelurahan dan RT/RW.
“Kelurahan dan RT/RW bertugas bagaimana mereka bisa melakukan pembatasan-pembatasan orang yang keluar masuk di wilayah tersebut. Setiap wilayah ada gugus tugas yang sudah mengetahui apa pekerjaan yang harus dikerjakan dan mereka juga bisa berkomunikasi dengan gugus tugas dalam hal ini pemerintah daerah, dan ini semua membutuhkan operasional biaya makan dan lain-lain yang harus diakomodir,” jelas Bupati.
“Kita harus menghimbau kepada masyarakat dengan informasi yang sama bahwa tetap lebih banyak tinggal di rumah kecuali keluar untuk kepentingan yang mendesak, itu sudah sangat aman dan itu tidak perlu mengeluarkan banyak biaya hanya kesadaran saja yang perlu ditingkatkan lagi. Kemudian yang kedua ketika kita berada di rumah, kita harus mempraktekan petunjuk petunjuk kesehatan dan himbauan pembatasan untuk tidak berada dalam kerumunan banyak orang seperti di mall, took-toko dan pasar tradisional serta tempat ramai lainnya. Kami berterimakasih karena masyarakat begitu memahami situasi ini dan mereka menerima dengan baik pembatasan-pembatasan ini. Sampai saat ini informasi pasien Covid-19 dengan PDP lebih banyak sudah kembali sehat dan hasil pemeriksaan negatif, hanya dua pasien saja yang dinyatakan Positif. Sementara dua pasien tersebut sudah ditangani dengan sangat maksimal oleh tim medis RSUD Yowari,” info Bupati.
Diketahui, kegiatan Telekonferensi ini dihadiri Bupati Jayapura, Asisten I Setda Kabupaten Jayapura, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perhubungan, Plt. Kepala BPBD, Inspektur dan Sekretaris Bappeda. (***/TIM KARABAS)
