MANADO,KARABAS.ID – Walikota Manado Andrei Angouw, Rabu (02/06) menemukan berbagai kejanggalan saat Rapat Pemutahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Manado bertempat di Ruang Toar Lumimuut Kantor Walikota Manado.
Satu diantara temuan kejanggalan, yakni ada Organisasi Perangkat Daeah (OPD) yang tidak berkomitmen untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.
Beberapa jumlah permasalahan yang dilaporkan Kepala Inspektorat Kota Manado, Atto Bulo, SH, MM yaitu Auditee (OPD yang mendapat temuan) tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Kedua, pengembalian kerugian Negara/Daerah macet. Tidak hanya itu saja, rekomendasi yang penerapannya sudah tidak relevan pada saat ini. Juga Putusan pengadilan perkara pidana berbeda dengan rekomendasi, serta Subjek (pelaku) tidak diketahui keberadaannya, juga Subjek (pelaku) atau objek (kasus terkait) dalam proses pengadilan dan terakhir, Kas tekor tidak diproses TP serta pengembalian Kas Daerah belum dilaksanakan Perubahan Organisasi.
Walikota Manado, Andrei Angouw menstressing kepada beberapa SKPD terkait adanya temuan yang terulang.
Angouw kemudian mengingatkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mempelajari aturan masing-masing yang ada.
“Temuan berulang ini harus diseriusi, jadilah ahli dibidang masing-masing dan dapat melaksanakan program dan kegiatan dengan baik, tertib dan akuntabel,” tegas Walikota Andrei Angouw sembari meminta OPD juga menseriusi pemutahiran data termasuk soal temuan-temuan ini.
Lebih lanjut, Andrei Angouw kembali menyampaikan untuk pengadaan Tenaga Harian Lepas (THL) berdasarkan kebutuhan.
“THL harus sesuai dengan kebutuhan dan tidak asal pengadaan THL agar pemanfaatan dan penganggarannya benar-benar sesuai aturan yang ada,” sebutnya.
Selesai memberikan sambutan dan arahan, Walikota Andrei Angouw membuka secara resmi kegiatan Pemutahiran Data Tindak Lanjut Pemeriksaan Semester I tahun 2O21.
Rapat dihadiri Sekot Manado Micler C.S. Lakat, Staff Ahli, Para Asisten, Kepala Inspektorat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terutama SKPD yang ada temuan hasil audit BPK RI.
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan covid-19 yang ketat mengunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. (*/RoKa)
