TOLIKARA, KARABAS.ID – Tokoh Pemuda Tolikara, Yotam Wonda menyoroti kinerja Pemerintah Kabupaten Tolikara, terkait pro kontra pola penyaluran bantuan sosial, kepada para mahasiswa, ditengah pandemi Covid 19.
“Sangat disayangkan apabila Pemkab Tolikara tidak mempunyai data jumlah sebaran mahasiswa atau pelajar yang ada di setiap kota Study. Para pelajar punya komunitas dan wadah Organisasi baik di setiap asrama maupun di setiap kota Study, sehingga secara organisasi sangat terstruktur dan pemerintah daerah cukup meminta data sama pengurus yang ada, atau paling tidak kalau pemerintah punya data untuk melakukan pendataan setiap mahasiswa atau pelajar, pakai data itu untuk berikan bantuan kepada setiap mahasiswa yang ada di kota Study,” kritiknya.
Pola penyalurannya lanjut Wonda, tidak perlu minta surat syarat harus dengan kartu pelajar dan lain lain.
“Syarat-syarat ini sudah basi dan tidak masuk akal, seolah-olah pemerintah tidak memiliki data. Ini luar biasa dan herannya kenapa pemerintah tidak mempunyai data sebaran jumlah mahasiswa atau pelajar yang ada di kota study,” tanya Wonda sembari menambahkan apabila data pemerintah sudah ada, langsung menyalurkan bantuan lewat pengurus.
“Jumlahnya itu yang disalurkan ke rekening pengurus dan merekalah yang mengatur pembagiannya seperti apa, karena mereka ada mekanisme pembagian,” usul Wonda.
Namun disisi lain, Tokoh pemuda Tikara ini memberi apresasi kepada pemerintah Kabupaten.
“Tapi saya sangat apresiasi kepada pemerintah yang sudah respon untuk memberikan bantuan, hanya pola penyaluran saja yang tidak perlu buat opini seolah-olah mahasiswa di persulit dengan cara-cara yang begini,” keluhnya sembari berharap Pemerintah Tolikara segera menyalurkan bantuan bagi para mahasiswa yang sementara study di luar daerah.
“Karena itu jangan pakai alasan BPK, KPK kemudian alasan dan lain lain. Pemerintah silahkan ambil data kepada mahasiswa, bukti pola penyalurannya seperti apa, untuk pembuatan laporan pertangung jawaban dari bank, ada bukti slip tranfer atas nama pengurus tersebut, itukan bukti yang asli kenapa terlalu susah. Presiden Jokowi sudah berulang kali menyampaikan jangan birokrasinya dipersulit, tapi nyatanya di daerah ini terlalu kaku dalam menerapkan sistem birokrasi pemerintahan,” ungkap Wonda sembari menyampaikan salam sehat tetap jaga jarak, cuci tangan, dan selalu berdoa. (tim karabas)
