Wagub Steven Kandouw Kawal Sulut Tetap Menjadi Provinsi Layak Anak

  • Whatsapp

MANADO,KARABAS.ID – Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs Steven Kandouw mengukuhkan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Sulut sekaligus membuka kegiatan Rakor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakn oleh DP3A Provinsi Sulut, Kamis (29/2/2024) bertempat di Grand Whiz Hotel.

Wagub Steven pun menyambut baik pembentukan forum PUSPA Sulut dengan harapan dapat menunjukkan eksistensi dalam menjalankan tugas dan peran terkait perempuan dan anak.


Momentum tersebut pun ditegaskan Wagub Sulut agar menjadi sarana mencari tahu kebutuhan masyarakat secara benar agar pemerintah dapat mengambil kebijakan tepat karena berpihak ke masyarakat Sulut.

“Cari tahu apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat agar supaya kebijakan kita betul-betul melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat mutlat harus ada dalam kebijakan-kebijakan Pemerintah termasuk dalam pemberdayaan perempuan dan anak,” terang Wagub Kandouw.

Seperti diketahui Sulawesi Utara telah ditetapkan sebagai Provinsi Layak Anak oleh Pemerintah Pusat. Meski begitu dia meminta agar penghargaan tersebut tidak membuat semua pihak terkait berpuas diri.

“Ini harus kita jaga terus agar Sulawesi Utara tetap menjadi Provinsi Layak Anak” tukas dia. Lebih lanjut Steven Kandouw menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur penting tapi peningkatan sumber daya manusia jauh lebih penting.

Menurutnya perlu ada perubahan mindset masyarakat untuk selalu melindungi anak serta mengedepankan pendidikan dan gizi anak. Termasuk di dalamnya terus berupaya mengatasi masalah stunting.

Wagub Kandouw kemudian mengingatkan pentingnya kesadaran orang tua terkait pendidikan anak. Minimal lulus SMA/SMK.

Sementara untuk pemberdayaan perempuan, Sulawesi Utara bisa dibilang baik atau di atas rata-rata nasional.

Kesetaraan gender juga menjadi salah satu perhatian Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw. Terbukti di masa pemerintahan OD-SK, sebanyak 30 persen perempuan memegang jabatan kepala SKPD.

“Kalau perlu kedepan jadi 60 persen,” imbuh Kandouw. (ADVETORIAL DKIPS)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *